Penyusunan, Struktur, dan Anatomi Kontrak

PENGANTAR

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun dari pihak negara yang bersangkutan. Hal-hal yang patut diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat sebuah kontrak adalah:

1.      kewenangan hukum para pihak,

2.      perpajakan,

3.      alas hak yang sah,

4.      masalah keagrariaan,

5.      pilihan hukum,

6.      penyelesaian sengketa,

7.      pengakhiran kontrak,

8.      bentuk perjanjian standar.

1.   Kemampuan Para Pihak

Kemampuan para pihak yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan, yaitu berumur 21 tahun. Sedangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk membuat kontrak adalah :

1.      minderjarigheid (di bawah umur ),

2.      curatle ( di bawah pengampunan ),

3.   istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Istri kini berwenang untuk membuat kontrak (SEMA Nomor 3 Tahun 1963; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2.   Perpajakan

Dalam banyak hal, para pihak membuat kontrak menginginkan perjanjian dirumuskan sedemikian rupa untuk memperkecil pajak. Pada dasarnya perancang kontrak, yaitu para ahli hukum harus memberikan pelayanan yang memuaskan kliennya. Akan tetapi dalam hal memperkecil pengenaan pajak, bukan tidak mungkin rumusan kontrak itu menjadi lain dari maksud para pihak yang sesungguhnya. Hal ini harus dihindari oleh ahli hukum. Oleh karena itu, ahli hukum perancang kontrak harus memahami masalah perpajakan dan jika mungkin bekerja sama dengan konsultan pajak.

3.   Alas Hak yang Sah

Khusus untuk perjanjian jual beli, calon pembeli harus mengetahui atau berusaha mencari tahu bahwa penjual memang memiliki alas hak yang sah atas barang yang dijual.

4.   Masalah Keagrariaan

Perancang perjanjian harus memperhatikan masalah seputar Hukum Agraria Dalam banyak hal para pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan. Oleh karena itu, para ahli hukum harus memberitahukan hal tersebut kepada kliennya.

5.   Pilihan Hukum

Pilihan hukum yaitu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam pembuatan kontrak tersebut.

6.   Penyelesaian Sengketa

Perjanjia yang telah disepakati tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausula mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, arbitrase, atau mungkin melalui pengadilan.

7.   Berakhirnya Kontrak

Di dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa : “Tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak tersebut.” Maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak yang lemah.

8.   Bentuk Standar Kontrak

a.   Pengertian Standar Kontrak

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah. Biasa juga disebut sebagai perjanjian baku. Menurut Hondius, inti dari perjanjian baku adalah isi dari perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa standar kontrak adalah perjanjian yang telah dibakukan, ciri-cirinya :

1.      Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang berposisi (ekonomi) kuat.

2.      Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menetukan isi perjanjian

3.      Terbentur oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.

4.      Bentuk tertentu (tertulis).

5.      Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

b.   Jenis-Jenis Standar Kontrak

Secara kuantitatif, jumlah standar kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak yang disertai dengan standar baku dalam pengelolaannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini banyak perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti perjanjian kerja, perbankan, sektor pemberian jasa, sewa upah, perniagaan, sewa menyewa, dan lain-lain.

Hondius tidak mengklasifikasikan jenis-jenis standar kontrak tersebut. Namun Marium Darus membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu :

1.      Perjanjian Baku Sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.

2.      Perjanjian Baku Timbal Balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak.

3.      Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya dtentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

4.      4. Perjanjian Baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat, yaitu perjanjian yang konsepnya sejak semula sudag dipersiapkan untuk memenuhi permintaan dari klien.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENYUSUNAN KONTRAK

Di dalam mempersiapkan kontrak, ada dua prinsip hukum yang harus diperhatikan, yaitu :

1.      beginselen der contrachtsvrijheid atau party autonomy,

2.      pacta sunt servanda.

Para pihak bebas menyusun kontrak perjanjian yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

PRA PENYUSUNAN KONTRAK

Sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak :

1.   Identifikasi Para Pihak

Para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas, perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama soal kewenangan dan apa yang menjadi dasar  kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

2.   Penelitian Awal Aspek Terkait

Pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat berharap bahwa kontrak yang dibuat dapat menampung semua keinginannya, sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar-benar terperinci secara jelas. Pada akhirnya penyusun kontrak menyimpulkn hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakn.

3.   Pembuatan Memorandum of Understanding (MOU)

Memorandum of Understanding (MOU) sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional Indonesia, tetapi dalam praktik sering terjadi. MOU dianggap sebagai kontrak yang sederhana dan tidak disusun secara formal serta dianggap sebagai suatu pembuka kesepakatan. Pada hakikatnya MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti masih diikuti perjanjian lainnya. Meskipun MOU diakui banyak manfaatnya, tetapi masih banyak pihak meragukan berlakunya secara yuridis.

4.   Negosiasi

a.   Pengertian Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara mereka.

b.   Jenis-Jenis Negosiasi

1.   Position Bargainer (lunak)

Banyak dilakukan dilingkungan keluarga, antara sahabat, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik. Negoasiasi ini cepat menghasilkan kesepakatan namun mengandung resiko memungkinkan pola menang-kalah.

2.   Hard Position Bargainer (keras)

Negosiasi ini sangat mungkin menemui kebuntuan / deadlock akibat adanya tekanan, serta ancaman, terutama jika situasinya mempertemukan perunding keras dari kedua belah pihak.

1.      Prinsipled Negotiation/Interest Based Negotiation

Perpaduan antara jenis negosiasi keras dan lunak yang telah dijelaskan sebelumnya. Menganut pola win-win, yaitu keras dalam permasalahan tetapi lunak terhadap orang. Menekankan pada pentingnya pemisahan antara orang dan masalah, memfokuskan serangan pada masalah dan bukan pada orang serta mengandalkan adanya pilihan yang objektif.

c.   Tahapan Negosiasi

Ada dua tahap yang harus dilakukan oleh negosiator dalam melakukan negosiasi terhadap kontrak, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan adalah tahap sebelum terjadinya negosiasi. Pada tahap persiapan ini negosiator harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.      menguasai konsep/rancangan kontrak bisnis secara komprehensif dan rinci,

1.      memahami industri dari apa yang diperjanjikan,

2.      menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang diperjanjikan,

3.      memahami keinginan klien dan posisinya,

4.      mengidentifikasi poin-poin yang berpotensi menjadi masalah atau dipermasalahkan,

5.      menyiapkan dan mengantisipasi solusi dari poin-poin yang berpotensi bermasalah serta mendiskusikan terlebih dahulu solusi tersebut dengan klien,

6.      sebisa mungkin meminta pihak lawan agar negosiasi dilakukan di tempat yang ditentukan negosiator.

7.      percaya diri.

Hal-hal yang harus dilakukan negosiator dalam tahap pelaksanaan, yaitu :

1.      sedapat mungkin memimpin negosiasi,

2.      mengetahui betul pihak yang dihadapi dan mengukur kekuatan dengan menanyakan berbagai hal,

3.      menetapkan apa saja yang hendak dicapai dalam negosiasi,

4.      meminta pihak lawan untuk memberitahukan terlebih dahulu apa yang menjadi keinginannya.

5.      menyelesaikan poin-poin yang mudah terlebih dahulu atau menunda hal-hal yang rumit.

6.      jika masih ada waktu, jangan menyelesaikan negosiasi dalam satu kali pertemuan,

7.      catat semua hal yang disepakati dan tuangkan dalam kontrak bisnis.

TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK

Penyusunan kontrak ini memerlukan kejelian dan ketelitian dari para pihak maupun para notaris. Jika keliru dalam penyusunan kontrak maka akan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya. Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1.   Pembuatan drat pertama, yang meliputi :

a.   Judul Kontrak

b.   Pembukaan

c.   Pihak-pihak dalam kontrak

d.   Racital (latar belakang terjadinya kontrak)

e.   Isi Kontrak

f.    Penutup

Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak.

2.   Saling menukar draft kontrak

3.   Jika perlu diadakan revisi

4.   Dilakukan penyelesaian akhir

5.   Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

STRUKTUR DAN ANATOMI KONTRAK

Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup.

1.   Bagian Pendahuluan

a.   Subbagian pembuka (description of the instrument)

1.   sebutan atau nama kontrak

2.   tanggal pembuatan dan penandatanganan kontrak

3.   tempat pembuatan dan penandatanganan kontrak.

b.   Subbagian pencantuman identitas para pihak (caption).

Mencantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan pihak-pihak yang bertandatangan.

1.      para pihak harus disebutkan secara jelas

2.      kapasitas dari orang bertandatangan

3.      pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

c.   Subbagian Penjelasan (premis)

2.   Bagian Isi

a.   Klausula Definisi.

Mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak yang dibuat.

b.   Klausula Transaksi

Klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan.

c.   Klausula Spesifik

Mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi.

d.   Klausula Ketentuan Umum

Mengatur tentang dimisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain.

3.   Bagian Penutup

a.   Subbagian kata penutup.

Biasanya menerangkan bahwa kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu.

b.   Subbagian ruang penempatan tanda tangan.

Tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas dan jabatan dari pihak yang bertandatangan.

PASCA PENYUSUNAN KONTRAK

Setelah kontrak dibuat, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu :

1.   Pelaksanaan dan penafsiran

Kadang kala sebuah kontrak yang telah dibuat dan siap diterapkan tidak jelas/tidak lengkap sehingga perlu adanya penafsiran. Menurut undang-undang, penafsiran itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a.   kata-kata yang dipergunakan dalam kontrak

b.   keadaan dan tempat dibuatnya kontrak

c.   maksud para pihak

d.   sifat kontrak yang bersangkutan

e.   kebiasaan setempat.

2.   Alternatif penyelesaian sengketa

Para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul sengketa dikemudian hari. Biasanya juga penyelesaian sengketa diatur secara tegas dalam kontrak. Para pihak dapat memilih lewat pengadilan atau di luar pengadilan.

Sumber :

HS, Salim. 2003. Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika.